E-government
menawarkan beberapa unggulan utama
ICT yang dapat mendorong terwujudnya good governance di negara-negara
berkembang melalui 3 tahap perubahan mendasar (Suaedi:2010):
a. Automation : yakni pergeseran dari
pemrosesan informasi secara manual ke teknologi digital;
b. Informatisation : yakni mempercepat proses
pengolahan informasi, misalnya dalam pengambilan keputusan dan implementasi
keputusan;
c. Transformation : yakni penciptaan metode-metode
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
Dari
tahapan perubahan mendasar tersebut dapat membawa beberapa keuntungan bagi
pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah (Suaedi:2010):
a.
Efisiensi,yang
artinya pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan dengan lebih murah, mampu
menjangkau banyak lapisan masyarakat, dan mampu bekerja lebih cepat. Pemerintah
dapat menghasilkan output yang sama dengan biaya yang lebih murah, pemerintah
mampu menghasilkan sejumlah output dengan yang lebih besar dengan total biaya
yang sama, serta pemerintah mampu menghasilkan output yang sama dengan biaya
yang sama, namun waktu yang lebih cepat.
b. Efektivitas, yang artinya pemerintah mampu bekerja
lebih baik dan lebih inovatif. Pemerintah mampu menghasilkan sejumlah output
yang sama, dengan biaya dan waktu yang relatif sama, namun dengan standar
kualitas layanan yang lebih baik, serta mampu menangkap aspirasi masyarakat
yang dilayaninya dengan memberikan pilihan alternatif sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat tersebut.
SISTEM
INFORMASI
Pengelolaan
informasi berdasarkan alur kerja/proses bisnis yang sesuai dengan azas
efisiensi dan efektivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi meluncurkan website. Pembuatan website dari
berbagai lembaga pemerintahan tersebut dalam rangka mendukung penyelenggaraan e-government.
Strategi
E-government menjadi elemen yang sangat penting dalam memodernisasi
sektor publik, melalui identifikasi dan membangun struktur organisasi, cara
berinteraksi dengan warga negara dan bisnis, serta mengurangi biaya dan lapisan
proses organisasi bisnis. E-government menyediakan berbagai macam informasi
kepada warga negara dan bisnis melalui internet. Namun peran e-government tidak
hanya untuk menyediakan informasi dan pelayanan saja, yang mana dapat dilakukan
oleh lembaga komersial (Zakareya: 2005).
Di
dalam konsep e-Government, dikenal pula 3 jenis klasifikasi, plus satu
tambahan klasifikasi berdasarkan realitas kehidupan modern (Suaedi: 2010), di
antaranya adalah:
1) Government to Citizens (G-to-C). Tipe G-to-C merupakan aplikasi e-government
yang paling umum, di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai
portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki interaksi dengan
masyarakat;
2)
Government to
Business (G-to-B). Tipe G-to-B
merupakan aplikasi e-government yang digunakan untuk memperlancar
perusahaan swasta dalam menjalankan roda perusahaannya serta menciptakan relasi
dengan pemerintah secara baik dan efektif;
3)
Government to
Governments (G-to-G),Merupakan
aplikasi e-government yang digunakan antar pemerintah untuk memperlancar
kerjasama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi
perdagangan, proses-proses politik, maupun mekanisme hubungan sosial dan
budaya;
4) Government to Employees (G-to-E). Merupakan aplikasi e-government yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang
bekerja di sejumlah institusi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.
Dasar-dasar
pengaplikasian e-government dalam pelayanan publik yang dapat ditinjau
dari beberapa hal, antara lain (Purnomojati: 2007):
1)
Fungsi, yaitu sebagai media penyampaian informasi dan pelayanan publik.
2)
Orientasi, yaitu sebagai media untuk peningkatan PAD, peningkatan kepuasan customer,
Pengintegrasian basis data internal, dan pertumbuhan.
3)
Tahapan Komunikasi, yaitu seberapa jauh tahapan yang telah dilakukan oleh
pemerintah dalam melaksanakan e-government. Tahapan tersebut terbagi
atas:
a)
Informasi atau Komunikasi Satu Arah, yaitu penyampaian informasi melalui portal
pemerintah;
b)
Interaksi atau Komunikasi Dua Arah, yaitu tersedianya media komunikasi melalui
portal pemerintah secara online;
c)
Transaksi, yaitu terjadinya hubungan bisnis melalui portal pemerintah, misalnya
pembayaran online, penandatanganan perjanjian bisnis online.
d)
Transformasi atau interoperability, yaitu terjadinya perubahan atau driver
change terjadinya integrasi pada level proses, data dan teknologi.
Penerapan
E-government
Awal
motivasi Pemerintah Daerah dalam menerapkan e-government di Semarang telah
dimulai sejak 1993. Pada saat itu, dilakukan program pengenalan komputerisasi,
yang bertujuan supaya terjadi peralihan teknologi dari infrastruktur yang ada
di dalam institusi pemerintahan daerah pada waktu itu. Sebagai akibat dari
perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat di lingkungan
masyarakat lokal maupun dunia, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
harus menyesuaikan diri. Karena dengan berkembangnya teknologi ini tentu dapat
memberikan kontribusi terhadap kinerja aparatur pemerintah.
Berkembangnya
komputer sebagai media ketik dan cetak yang efektif dan efisien, perlahan tapi
pasti telah menggeser fungsi mesin tik yang telah digunakan selama beberapa
decade sejak Indonesia merdeka. Pengenalan kepada teknologi komputer dilakukan,
pelatihan aparatur daerah dilaksanakan guna secara bertahap dapat menguasai
teknologi baru ini, komputer mulai disediakan di setiap meja, alat cetak (printer)
mulai ada di masing-masing bagian instansi pemerintah.
Mulai
2001, website resmi Pemerintahan Kota Semarang telah dibuka (online)
dan dapat diakses oleh siapapun yang terhubung ke internet. Website tersebut
merupakan usaha awal Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan digitalisasi
pelayanan masyarakat sebagai tindak lanjut Inpres No.6 Tahun 2001 dalam
penggunaan teknologi telematika untuk mendukung good governance, serta
sebagai usaha peningkatan pelayanan publik.
Website
sebagai salah satu bentuk aplikasi e-government
dipilih karena pembuatannya lebih murah dan mudah dibanding bentuk aplikasi
lain. Serta jaringan internet yang luas sangat cocok untuk proses
penginformasian kepada masyarakat, tertama yang telah terhubung dengan koneksi
internet sehari-harinya. Dengan adanya sarana baru dalam pelayanan informasi
ini, Pemkot mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bersamaan dengan program Indonesia
Goes Open Source (IGOS) dari Pemerintah Pusat. Untuk memelihara website ini,
Pemerintah Kota Semarang kemudian membentuk Bagian Pengolahan Data Elektronik
Fungsi
Dari
perspektif ini, dikaji bagaimana pemanfaatan website resmi sebagai media
penyampaian informasi dan pelayanan publik sejalan dengan usaha pencapaian visi
dan misi Pemerintah Kota Semarang. Sebagaimana tertuang dalam misi Pemkot
Semarang yaitu; “Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien,
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi
hukum” Bagian PDE, selaku pendukung kegiatan teknis e-government di Pemkot
Semarang dan BPPT, selaku pelaksana kegiatan pelayanan yang berhadapan langsung
dengan masyarakat bisnis, memiliki visi dan misi guna mendukung Pemerintah Kota
Semarang menjalankan misi tersebut untuk mencapai visi Kota Semarang kedepannya
yaitu: “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju
Masyarakat Sejahtera”.
Dalam
artikel yang ditemukan penulis di situs Pemkot Semarang mengenai pemaknaan visi
Pemkot Semarang, bahwa visi tersebut mengandung pengertian bahwa lima tahun
kedepan Kota Semarang diharapkan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang dapat
melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterland-nya,
yang memiliki derajat kualitas budaya masyarakat yang tinggi baik dari segi
keimanan dan ketaqwaan, keunggulan dan berdaya saing tinggi, berperadaban
tinggi, profesional serta berwawasan ke depan dengan tetap menjamin
keberlanjutan pengelolaan sumberdaya manusia dan kearifan lokalnya secara
bertanggungjawab yang mendasarkan pada aspek perdagangan dan jasa sebagai
tulang punggung pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Oleh
karena itu pengembangan website oleh Bagian PDE memiliki keterkaitan
dengan visi dan misi Pemkot Semarang maupun Bagian PDE sendiri. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, visi Bagian PDE adalah: “Terwujudnya pemerintahan
elektronis Kota Semarang” dan salah satu misinya adalah: “Membantu Walikota
dalam meningkatkan pelayanan secara elektronis kepada masyarakat”. Sudah tentu,
pengembangan website merupakan salah satu upaya mewujudkannya.
Tahapan
Komunikasi
Tahapan
komunikasi melalui website ini masih pada tahap kedua, yakni tahap
interaksi, sedangkan dua tahapan selanjutnya masih dalam proses perencanaan.
Dalam tahapan ini pun sebagian besar masih berupa tahapan awal, berupa
penyampaian berita teranyar terkait kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota
Semarang dan informasi seputar Kota Semarang serta beberapa informasi mengenai
Pemerintahan Kota Semarang. Berkaitan dengan poin sebelumnya, portal BPPT dalam
pelayanannya yang masih mengharuskan konsumen datang, membuat aplikasi
perijinan yang disajikan pada portal tersebut masih menduduki tahapan pertama
yaitu informasi. Tahapan interaksi pada portal ini ada melalui forum chat
online yang tersedia segera setelah petugas yang berwenang aktif/online pada
jam kerja. Serta adanya aplikasi feedback berupa evaluasi pelayanan yang
dapat diisi oleh pengunjung secara online.
Information
Processing/Back Office
Pada
back office, tim khusus untuk pemeliharaan website dibentuk oleh
Bagian PDE guna proses informasi dan updating datanya. Arus informasi
yang datang untuk memperkaya data yang dibutuhkan dalam memelihara website untuk
tetap hidup dengan informasi up-to-date didapatkan sebagian secara online
dengan jaringan intranet dan sebagian lain secara offline. Secara online
melalui jaringan intranet antar SKPD karena data tersebut merupakan data
digital, sedangkan data manual masih harus secara offline untuk
pengumpulannya. Dalam perawatan website dan unsur-unsur pendukungnya,
masalah keamanan juga menjadi hal yang penting untuk dijaga. Menilik kejadian
di tahun 2012 dimana terjadi serangan virus dan peretas yang melumpuhkan website
serta mengakibatkan data loss, masalah keamanan sudah menjadi
prioritas tersendiri bagi Bagian PDE pada umumnya dan tim pengelola situs pada
khususnya.
Portal/Front
Office
Secara
garis besar, penampilan website Kota Semarang sebagai front office pelayanan
informasi sudah tergolong baik. Telah terdapat kemudahan akses dan juga
antarmuka yang mudah dipahami. Sebagai solusi yang mudah dan murah, website
dapat menjadi garis terdepan pelayanan publik oleh Otoritas Kota Semarang.
Aksesibilitas/Integrasi
Jaringan
Aspek-aspek
dalam aksesibilitas jaringan dalam pemeliharaan website Kota Semarang
ada dua, yaitu internal dan eksternal. Berikut adalah adalah penjabaran proses
dari masing-masing aspek yang dilaksanakan oleh Bagian PDE Kota Semarang:
a)
Internal:
jaringan
informasi terbangun dengan intranet (fiber optic dan LAN) banyak SKPD telah
terhubung dengan di jaringan intranet yang kemudian ditampung di server Pemkot
Semarang yang dikelola oleh Bagian PDE.
b) Eksternal:
jaringan informasi yang telah terkumpul secara
internal tersebut, kemudian diupdate ke dalam situs website Kota Semarang yang
dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.
Kesimpulan
Dalam
perspektif fungsi implementasi e-government dalam pengembangan website resmi
Kota Semarang telah sesuai dengan visi dan misi yang disusun, baik visi dan
misi Pemerintah Kota Semarang maupun Bagian PDE Setda Kota Semarang. Pada sisi orientasi,
peningkatan pelayanan kepada publik dapat ditingkatkan dengan adanya website
resmi ini. Tahapan komunikasi melalui website ini masih pada tahap
kedua, yakni tahap interaksi, dengan sebagian besardengan sebagian besar masih
dalam tahapan yang pertama. Pada back office, Bagian PDE membentuk tim
khusus untuk pemeliharaan website. Arus informasi yang datang didapatkan
sebagian secara online dengan jaringan intranet (data digital) dan
sebagian lain secara offline (data manual). Sedangkan di front office,
penampilan website Kota Semarang sebagai wajah depan pelayanan informasi
sudah tergolong baik dengan adanya kemudahan akses dan tampilan serta bahasa
yang dipahami. Aksesibilitas jaringan diterapkan dengan aspek internal dan
eksternal dengan cukup baik. Penerapan e-government di lingkup Pemerintahan
Kota Semarang baru berkembang menjadi sebuah pusat informasi, sedangkan
berbagai interaksi yang disediakan secara online kepada publik masih
sangat terbatas. Namun begitu situs resmi Kota Semarang telah memainkan
perannya dengan cukup baik dalam upaya pemerintah meningkatkan pelayanan
informasi kepada publik. Terlepas dari segala hambatan yang ada, website yang
ada saat ini sebagai sarana pelayanan masih dalam tahap awal e-government
menuju prinsip-prinsip good governance.
Referensi :
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=121416&val=4924&title=
Tidak ada komentar:
Posting Komentar